Izin Air Tanah untuk Pengembang: Prosedur dan Persyaratan Terbaru

Izin Air Tanah untuk Pengembang: Prosedur dan Persyaratan Terbaru

Dalam proses pembangunan, terutama untuk pengembang properti skala besar, izin air tanah untuk pengembang menjadi salah satu dokumen penting yang wajib dimiliki. Penggunaan air tanah tanpa izin dapat melanggar regulasi air tanah dan berisiko terkena sanksi administratif hingga pidana.

Berikut adalah langkah-langkah perizinan SIPA (Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah) yang wajib diketahui oleh pengembang:

✅ 1. Persiapan Dokumen Lengkap

Dokumen yang umumnya diperlukan meliputi KTP penanggung jawab, NPWP perusahaan, surat kepemilikan tanah atau sewa, dan data teknis sumur bor. Jika Anda menggunakan website jasa pengurusan SIPA profesional, semua dokumen akan diarahkan dengan detail.

✅ 2. Pengajuan OSS Air Tanah

Saat ini pengurusan SIPA dilakukan melalui sistem OSS air tanah (Online Single Submission) untuk mempermudah proses izin usaha dan perizinan lingkungan konstruksi. Pastikan semua dokumen sudah sesuai agar proses cepat dan tidak ditolak.

✅ 3. Prosedur SIPA dan Survei Lapangan

Dinas terkait akan melakukan survei untuk memastikan kondisi dan debit air sesuai dengan pengajuan izin eksplorasi air tanah. Pengajuan tanpa survei lapangan biasanya tidak akan disetujui.

✅ 4. Menunggu Terbitnya Izin

Jika semua persyaratan lengkap dan sesuai regulasi air tanah, maka SIPA akan diterbitkan dalam waktu yang ditentukan oleh instansi terkait.

Bagi Anda yang tidak ingin repot, menggunakan jasa pengurusan SIPA seperti JASASONDIRTANAH.ID dapat menjadi solusi terbaik. Sebagai brand dari PT. Brantas Konsultan Indonesia, JASASONDIRTANAH.ID melayani berbagai kebutuhan teknik tanah seperti PDA Test, PIT Test, Sondir, CBR, Soil (SPT), studi kelayakan, perizinan SIPA air tanah, bore pile, bore hole camera, dan geolistrik dengan prosedur yang tepat dan hasil yang akurat.

Dengan menggunakan website jasa profesional, pengembang akan lebih fokus pada pembangunan proyek tanpa khawatir proses legalitas air tanah terhambat.