Jasa PDA Test Terbaik Bekasi

PIT Test

PIT Test (Pile Integrity Test) merupakan pengujian pondasi tiang pancang dan bore pile yang dilakukan dengan menggunakan uji gema sonic dan uji strain integritas rendah. Pengujian ini menggunakan sensor accelerometer di atasnya sehingga mempermudah pembacaan gelombang ketika diberika pukulan dengan hammer.

Langkah Pengerjaan :

• Sebelum melakukan pengujian permukaan pondasi bore pile dihaluskan dengan menggunakan gerinda. Hal ini untuk menghilangkan sisa-sisa material bekas cor yang menempel pada permukaan yang mungkin saja akan mengganggu saat proses pengujian.
• Data berupa tanggal pengeboran tanah dan tanggal pengecoran pondasi harus diberikan pada petugas penguji agar dapat memperhitungkan beban yang akan diberikan pada pondasi tersebut.
• Setelah permukaan pondasi sudah halus dan rata, sensor dapat dipasangkan pada permukaan dan kemudian diberikan beban antara 1,5 kg – 12 kg mulai yang paling besar agar mengetahui pantulan gelombang pada ujung tiang bawah.

Harga PDA Test Terbaik Di Krawang Bekasi

Untuk harga PDA Test tiang pancang dan bored pile umumnya pengetesan ini dilakukan sebanyak 1 % dari jumlah semua titik pemancangan pondasi. Setidaknya ada 5 faktor yang menyebabkan perbedaan harga, perbedaan harga tsb :

1.     Biaya berdasarkan per titik pile. 3,500,000s/d 4.000.000

2.     Biaya analisis.Rp. 1.800.000

3.     Biaya Mob/Demob alat (biayanya berbeda beda tergantung lokasi / wilayah).

4.     Biaya pekerja Engenering Rp.2.000.000 s/d 5.000.000

5.     Report atau laporan. 2.500.000

INFOR MASI KEGIATAN

Pada tgl 17 Februari 2023 kami sedang melakukan pengetesan Pda Test di Krawang Bekasi tepatnya di perumahan  dengan mengunakan Drop hamer 3 Ton hasil yang di dapat daya dukung 120 ton dengan menggunanakan alat PDA test merek RSI untuk tiang Bor pile 30 cm dalam 6 m .

SEJARAH KRAWANG BEKASI

Sejarah Kota Bekasi

Dayeuh Sundasembawa atau Jayagiri adalah sebutan Bekasi tempo dulu sebagai ibukota Kerajaan Tarumanegara (358-669). Luas kerajaan itu mencakup wilayah Bekasi, Sunda Kelapa, Depok, Cibinong, Bogor hingga ke wilayah Sungai Cimanuk di Indramayu Jawa Barat. Menurut para ahli sejarah dan fisiologi, letak Dayeuh Sundasembawa atau Jayagiri sebagai Ibukota Tarumanegara adalah di wilayah Bekasi sekarang.
 
Dayeuh Sundasembawa inilah daerah asal Maharaja Tarusbawa (669-723 M) pendiri Kerajaan Sunda dan seterusnya menurunkan raja-raja sampai generasi ke -40 yaitu Ratu Ragumulya (1567-1579 M) Raja Sunda Kelapa (Disebut juga Kerajaan Padjajaran) yang terakhir.
 
Wilayah Bekasi tercatat sebagai daerah yang banyak memberi informasi tentang keberadaan Tatar Sunda pada masa lampau. Diantaranya dengan ditemukannya empat prasasti yang dikenal dengan nama Prasasti Kebantenan. Keempat prasasti ini merupakan keputusan (piteket) dari Sri Baduga Maharaja (Prabu Siliwangi, Jayadewa 1482--1521 M) yang ditulis dalam lima lembar lempeng tembaga.
 
Sejak abad ke 5 Masehi pada masa Kerajaan Tarumanegara abad ke 8 Kerajaan Galuh dan Kerajaan Padjajaran pada abang ke 14, Bekasi menjadi wilayah kekuasaan karena merupakan salah satu daerah strategis yakni sebagai penghubung antara pelabuhan Sunda Kelapa (Jakarta).
 
SEJARAH SEBELUM TAHUN 1949
Kota Bekasi ternyata mempunyai sejarah yang sangat panjang dan penuh dinamika. Ini dapat dibuktikan perkembangannya dari jaman ke jaman, sejak jaman Hindia Belanda, pendudukan militer Jepang, perang kemerdekaan dan Jaman Republik Indonesia.
 
Di jaman Hindia Belanda, Bekasi masih merupakan Kewedanan (Distric), termasuk Regenschap (Kabupaten) Meester Cornelis. Saat itu, kehidupan masyarakatnya masih di kuasai oleh para tuan tanah keturunan Cina. Kondisi ini terus berlanjut sampai pendudukan militer Jepang. Pendudukan militer Jepang turut merubah kondisi masyarakat saat itu. Jepang melaksanakan Japanisasi di semua sektor kehidupan.
 
Nama Batavia diganti dengan nama Jakarta. Regenschap Meester Cornelis menjadi KEN Jatinegara yang wilayahnya meliputi  Gun Cikarang. Gun Kebayoran, dan Gun Matraman. Setelah proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, struktur pemerintahan kembali berubah, nama KEN menjadi Kabupaten, Gun menjadi Kewedanan. Son menjadi Kecamatan dam Kun menjadi Desa/Kelurahan. Saat itu, Ibu kota Kabupaten Jatinegara selalu berubah-ubah, mula-mula di Tambun, lalu ke Cikarang, kemudian ke Bojong (Kedung Gede).
 
Pada waktu itu Bupati Kabupaten Jatinegara adalah Bapak Rubaya Suryanaatamirharja. Tidak lama setelah pendudukan Belanda, Kabupaten Jatinegara dihapus. Kedudukannya dikembalikan zaman Regenschap Meester Cornelis menjadi kewedanan. Kewedanan Bekasi masuk ke dalam wilayah Batavia En Omelanden. Batas Bulak Kapal ke Timur termasuk wilayah negara Pasundan di bawah Kabupaten Karawang. Sedangkan, sebelah barat Bulak Kapal termasuk wilayah negara federal sesuai Staatsblad Van Nederlandsch Indie 1948 No 178 Negara Pasundan.

Sejarah Tahun 1949 Sampai Terbentuknya Kota Bekasi

Sejarah setelah tahun 1949 ditandai aksi unjuk rasa sekitar 40.000 rakyat Bekasi pada tanggal 17 Februari 1950 di alun-alun Bekasi. Hadir pada acara terseut Bapak Mu’min sebagai Resuden Militer Daerah V. Inti dari unjuk rasa tersebut adalah penyapaian pernyataan sikap sebagai berikut.
 
Rakyat Bekasi mengajukan usul kepada pemeritah pusat agar Kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi.
 
Rakyat Bekasi tetap berdiri di belakang pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan berdasarkan Undang-undang No 14 tahun 1950 terbentuklah Kabupaten Bekasi, dengan wilayah terdiri dari empat kewedanan, 13 kecamatan, (termasuk Kecamatan Cibarusah) dan 95 desa. Angka-angka itu sevara simbolis diungkapkan dalam lambang Kabupaten Bekasi dengan motto “Swantara Wibawa Mukti”,
 
Pada tahun 1960 kantor Kabupaten Bekasi berpindah dari Jatinegara ke Kota Bekasi yang terletak di Jalan H Juanda. Kemudian 1982 saat Bupati dijabat oleh Bapak H Abdul Fatah, gedung perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi kembali dipindah ke Jalan Ahmad Yani No 1 Bekasi. Pasalnya, perkembangan Kecamatan Bekasi menuntut dimekarkannya Kecamagan Bekasi Utara, yang seluruhnya menjadi 18 kelurahan dan 8 desa.
 
Peresmian kota administratif Bekasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 April 1982, dengan wali kota pertama dijabat leh Bapak H Soedjono (1982-1988). Tahun 1988 Wali Kota Bekasi dijabat oleh Bapak Drs Andi Sukardi (1988-1991). Kemudian diganti oleh Bapak Drs H Khailani AR (1991-1997).
 
Selanjutnya, berdasakran hasil pemilihan terhitung mulai tanggal 23 Februari 1998 Wali Kota Madya Kepala Daerah tingkat II Bekasi definitif dijabat oleh Bapak Drs H Nonon Sonthanie (1998-2003). Setelah pemilihan umum berlangsung terpilihlah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi yakni Ahmad Zurfaih dan Mochtar Mohamad periode 2003-2008. Kemudian pada periode 2008-2013 terpilih kembali Mochtar Mohamad sebagai Wali Kota Bekasi dan Rahmat Effendi sebagai Wakil Wali Kota Bekasi.
 
Tahapan pemilihan kembali digelar, pasangan Rahmat Effendi dan Ahmad Syaikhu terpilih menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2013-2018. Hingga, pada pemilihan selanjutnya, Rahmat Effendi terpilih kembali menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dijabat Tri Adhianto Tjahyono periode 2018-2023.